Menko PMK Sarankan Penerapan Satu Komando Nasional untuk Operasi SAR
JAKARTA - Pada Kamis, 12 Februari 2026, Menko PMK Pratikno mengusulkan penerapan sistem satu komando nasional dalam operasi pencarian dan pertolongan saat keadaan darurat.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat koordinasi dan penyelamatan korban. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses penyelamatan korban bencana, yang kerap kali memerlukan respons cepat dan terkoordinasi antar lembaga.
Menko PMK menekankan bahwa operasi SAR bukan hanya soal mencari korban, tetapi yang lebih penting adalah proses penyelamatan itu sendiri.
Baca JugaSambangi Dapur MBG Desa Beringin Personel Sampaikan Imbauan Keamanan Dan Kebersihan
“Tidak hanya untuk berkonsentrasi pada pencarian korban, seperti kecenderungannya begitu, tapi kita butuh berkonsentrasi untuk penyelamatan, ya menyelamatkan,” ujar Pratikno.
Dalam situasi darurat, kecepatan adalah kunci, dan untuk itu, Pratikno mengusulkan mekanisme "satu ruang, satu data, satu komando" yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat bergerak dengan cepat tanpa terhambat oleh birokrasi yang seringkali memperlambat proses tanggap darurat.
Dengan adanya komando pusat yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), diharapkan alur komunikasi dan koordinasi dapat lebih lancar, dan operasi penyelamatan bisa berjalan lebih terfokus serta lebih cepat.
Pentingnya Sistem Komando Terpadu dalam Keadaan Darurat
Mekanisme satu komando yang diusulkan oleh Menko PMK akan sangat berguna untuk memperlancar penanganan bencana. Dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kecelakaan besar, setiap detik sangat berharga.
Dikenal dengan istilah golden hour, waktu pertama yang sangat krusial setelah terjadi bencana atau kecelakaan, yang bisa menentukan apakah korban akan selamat atau tidak. Oleh karena itu, waktu yang sangat terbatas tersebut tidak boleh terbuang dengan prosedur birokrasi yang rumit.
Menko PMK Pratikno menyoroti bahwa untuk melaksanakan operasi SAR yang efektif dan efisien, dibutuhkan lebih dari sekedar keberanian individu.
"Operasi penyelamatan tidak cukup mengandalkan keberanian individu, melainkan membutuhkan sistem komando yang solid, infrastruktur memadai, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia," jelasnya.
Sistem komando yang lebih terstruktur dan terintegrasi ini penting untuk memastikan bahwa respons tanggap darurat bisa dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan koordinasi yang jelas antar semua pihak yang terlibat.
Kesenjangan Antara Risiko dan Kapasitas Respons
Pratikno juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah ketimpangan antara potensi risiko yang semakin meningkat dan kapasitas respons yang terbatas.
Wilayah Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, serta tanggung jawab Basarnas yang mencakup sekitar 5 juta kilometer persegi, membuat tantangan dalam menangani bencana semakin besar.
Dengan jumlah personel SAR yang terbatas, yang saat ini hanya sebanyak 5.462 orang yang tersebar di 45 kantor SAR, Pratikno menilai bahwa kebutuhan untuk memperkuat layanan SAR di seluruh wilayah Indonesia semakin mendesak.
"Basarnas masih kekurangan personel yang memadai untuk menangani wilayah yang begitu luas. Apalagi dengan potensi risiko yang meningkat akibat perubahan iklim dan intensitas bencana yang semakin sering terjadi," ujar Menko PMK.
Ia juga mencatat bahwa saat ini Indonesia menghadapi risiko yang lebih besar terkait bencana alam akibat perubahan iklim yang memperburuk cuaca ekstrem, seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.
Dengan demikian, negara membutuhkan sistem yang lebih efisien dan responsif dalam menangani situasi darurat.
Integrasi Potensi Sumber Daya untuk Efektivitas Operasional
Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana, Menko PMK juga menekankan pentingnya integrasi berbagai potensi sumber daya.
Dalam operasi SAR, ada banyak aset yang dapat dimanfaatkan, mulai dari TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga terkait lainnya. Potensi SAR dari berbagai lembaga ini, yang sering kali disebut sebagai Potensi SAR, harus dapat digerakkan dengan cepat dan terkoordinasi.
Dengan adanya sistem satu komando nasional yang terintegrasi, Pratikno yakin bahwa seluruh potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat respons dan memperluas jangkauan penyelamatan.
Sebagai contoh, TNI dan Polri yang memiliki berbagai sarana transportasi dan teknologi dapat bekerja sama dengan Basarnas untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit terakses. Begitu pula dengan dukungan kementerian terkait yang memiliki kemampuan logistik dan peralatan yang dapat memperkuat operasi penyelamatan.
Meningkatkan Kapasitas dan Infrastruktur Basarnas
Selain itu, Menko PMK juga menyoroti perlunya penguatan sistem internal Basarnas, baik dari segi sarana dan prasarana maupun kapasitas personel. Penguatan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan besar di masa depan, terutama dalam situasi darurat yang semakin kompleks.
"Kami mendorong agar Basarnas bisa terus memperkuat internal mereka, baik dari sisi peralatan, sarana, dan sumber daya manusia yang lebih terlatih," ujar Pratikno.
Basarnas memang harus terus meningkatkan kapasitasnya agar dapat menangani bencana yang semakin sering dan kompleks.
Diperlukan investasi dalam infrastruktur, seperti armada kendaraan dan peralatan penyelamatan yang lebih canggih. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan jumlah personel yang terlatih dan siap menghadapi berbagai kondisi darurat.
Peran Media Sosial dalam Respons Tanggap Darurat
Menko PMK juga menyentuh tentang dampak media sosial terhadap respons darurat. Dalam era digital, informasi yang berkaitan dengan bencana dan keadaan darurat bisa tersebar dengan sangat cepat di media sosial.
Hal ini membuat setiap respons menjadi sorotan luas, dan memaksa lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana untuk bertindak cepat.
Oleh karena itu, sistem komando yang lebih efisien sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan bisa terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.
Melihat tantangan yang semakin besar dalam penanganan bencana dan keadaan darurat di Indonesia, usulan Menko PMK untuk menerapkan satu komando nasional dalam operasi SAR sangat relevan.
Sistem ini akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana dapat bergerak secara cepat dan terkoordinasi, serta mempercepat proses penyelamatan.
Dengan penguatan internal Basarnas dan integrasi semua potensi sumber daya dari berbagai lembaga, Indonesia bisa memiliki sistem SAR yang lebih siap dalam menghadapi bencana di masa depan.
Rekomendasi
