Rekonstruksi Infrastruktur Pasca-Bencana Sulteng Jadi Acuan Nasional dalam Mitigasi Risiko

Rekonstruksi Infrastruktur Pasca-Bencana Sulteng Jadi Acuan Nasional dalam Mitigasi Risiko

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia menegaskan bahwa proses rekonstruksi jalan dan jembatan di Sulawesi Tengah pascabencana 2018 bukan sekadar pemulihan fasilitas yang rusak, tetapi telah berkembang menjadi pelajaran penting yang dapat diterapkan secara nasional dalam pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh menghadapi bencana. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi kebijakan umum terkait penanganan pasca-bencana tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 11 Februari 2026.

Pengalaman Sulawesi Tengah sebagai Studi Kasus Nasional

Dalam keterangannya, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Oktaviano Dewo Satriyo, menekankan bahwa yang dialami Palu memberikan wawasan berharga tentang bagaimana infrastruktur harus dibangun ulang dengan pendekatan yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan. Rekonstruksi ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali fasilitas yang tidak hanya pulih dari kerusakan, namun diperkuat agar lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan.

Baca Juga

Sambangi Dapur MBG Desa Beringin Personel Sampaikan Imbauan Keamanan Dan Kebersihan

Penerapan prinsip tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar memperbaiki kerusakan menjadi memperkuat struktur infrastruktur dengan standar mitigasi risiko yang tinggi. Ini mencakup perencanaan konstruksi yang memperhatikan ancaman gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, yang sebelumnya memberikan dampak besar pada wilayah tersebut.

Implementasi Praktis di Berbagai Proyek Infrastruktur

Beberapa proyek fisik yang sudah dilaksanakan di bawah payung rekonstruksi ini mencerminkan bagaimana prinsip mitigasi risiko mulai diterapkan secara nyata di lapangan. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Bambang S Razak, memaparkan sejumlah kegiatan penting yang mencakup rehabilitasi ruas jalan utama dalam Kota Palu, serta rekonstruksi tanggul jalan Raja Moili-Cut Mutia dan Cumi-Cumi.

Selain itu, pembangunan jembatan baru seperti jembatan Huntap Tondo Talise dan penggantian Jembatan Palu IV menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas serta meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap guncangan bencana. Pekerjaan ini juga termasuk pembangunan akses utama kawasan hunian tetap (huntap) dan rekonstruksi beberapa jalur akses penting seperti jalan ke Danau Lindu dan jalan lingkar dalam Kota Palu.

Kementerian PU juga mengimplementasikan kebijakan zero accident dalam seluruh proyek konstruksi tersebut untuk memastikan tidak hanya hasil yang kuat dan aman, tetapi juga pelaksanaan yang memprioritaskan keselamatan kerja selama proses pembangunan.

Kolaborasi dengan Mitra Internasional dan Pendekatan Berkelanjutan

Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ini tidak terlepas dari dukungan kerja sama internasional. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui proyek Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL). Proyek ini mengedepankan prinsip pembangunan yang berketahanan bencana, menunjukkan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi dampak krisis akibat bencana alam.

Pendekatan kerja sama seperti ini memperluas pemahaman tentang pentingnya standar internasional dalam pembangunan infrastruktur, yang tidak hanya mempercepat pemulihan namun juga memperkuat daya tahan terhadap gempa bumi, tsunami, dan bencana lain yang mungkin terjadi di masa depan.

Apresiasi Daerah dan Pembelajaran bagi Pemerintah Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, menyampaikan penghargaan kepada Kementerian PU atas kerja keras dan keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana. Ia menyoroti respons cepat kementerian sejak awal bencana dalam menolong korban, menyalurkan bantuan, serta memulihkan infrastruktur yang terdampak.

Menurut Novalina, pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana. Ke depan, ia berharap prinsip-prinsip yang telah diterapkan dalam rekonstruksi ini dapat menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan di daerah-daerah rawan bencana di Indonesia.

Masyarakat Sulawesi Tengah Semakin Tangguh

Lebih jauh, Novalina menilai masyarakat Sulawesi Tengah kini lebih tangguh setelah melalui proses panjang pemulihan pascabencana. Transformasi ini dianggap tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga terkait kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.

Dengan pendekatan yang lebih terencana dan mitigasi risiko yang terintegrasi dalam setiap tahap rekonstruksi, pengalaman Sulawesi Tengah diharapkan tidak hanya menguatkan wilayah tersebut secara lokal, tetapi juga menjadi model yang dapat direplikasikan oleh daerah lain di Indonesia yang berpotensi mengalami bencana serupa.