.jpg "Uang Primer Melambat, Efektivitas Likuiditas Pemerintah Dipertanyakan")
Uang Primer Melambat, Efektivitas Likuiditas Pemerintah Dipertanyakan
JAKARTA - Pergerakan uang primer kembali menjadi sorotan setelah Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan yang lebih lambat pada November 2025.
Di tengah usaha pemerintah menambahkan likuiditas ke sektor perbankan, perkembangan M0 adjusted justru menunjukkan perlambatan yang memicu pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut.
BI mencatat uang primer adjusted tumbuh 13,3% secara tahunan (YoY), berada pada posisi Rp2.136,2 triliun. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang menembus 14,4% YoY.
Baca Juga
Kondisi ini memunculkan diskusi mengenai apakah tambahan likuiditas ke bank-bank besar mampu menembus tantangan struktural penyaluran kredit.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan perlambatan tersebut. Ia menyebut pertumbuhan M0 adjusted dipengaruhi oleh kenaikan giro bank umum di BI yang tumbuh 24,2% YoY serta uang kartal beredar yang meningkat 13,1% YoY.
Apa yang Menahan Pertumbuhan Uang Primer?
Dalam penjelasannya, Denny menyebut bahwa perkembangan uang primer adjusted telah menghitung dampak pemberian insentif likuiditas maupun kebijakan moneter adjusted. Meski beberapa intervensi dilakukan, pertumbuhan sepanjang 2025 terlihat cenderung stabil.
Dari posisi Desember 2024 senilai Rp2.027,33 triliun, kenaikan terhadap November 2025 hanya sekitar 5,37%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kenaikan uang primer relatif moderat meski dorongan likuiditas hadir dari berbagai arah.
Untuk diketahui, uang primer mencakup uang kartal yang beredar di masyarakat serta simpanan giro bank umum di BI. Sementara uang primer adjusted menggambarkan posisi yang telah mengisolasi dampak penurunan giro bank akibat pemberian insentif likuiditas.
Dengan demikian, angka tersebut lebih mampu menunjukkan dinamika riil dari likuiditas dasar perekonomian.
Data per September 2025 menunjukkan komponen uang primer terdiri dari Rp1.200 triliun uang kartal, Rp923,1 triliun giro bank umum di BI adjusted, Rp3,86 triliun giro sektor swasta, serta Rp25,3 triliun surat berharga yang diterbitkan BI dan dimiliki sektor swasta, termasuk SRBI, SUVBI, dan SVBI.
Tambahan Likuiditas Pemerintah: Dampaknya Masih Minim?
Di tengah perlambatan pertumbuhan uang primer, pemerintah mengambil langkah agresif dengan kembali menambah injeksi dana kepada Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) pada November 2025. Upaya ini dilakukan untuk mendorong penyaluran kredit, meski suntikan sebelumnya belum memberikan efek maksimal.
Dalam bahan paparan kepada Komisi XI DPR pada Senin, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pemerintah kembali menyalurkan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Ini merupakan pemindahan kas pemerintah kedua setelah injeksi besar Rp200 triliun pada 12 September 2025.
Pada gelombang pertama, dana dialirkan ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Pada gelombang kedua, Bank Mandiri, BNI, dan BRI kembali menerima masing-masing Rp25 triliun, sedangkan Bank Jakarta memperoleh Rp1 triliun.
“12 September 2025 kas pemerintah dari Bank Indonesia kami pindahkan ke perbankan sebesar Rp200 triliun. Nanti kami tunjukkan sudah seberapa digunakan Rp200 triliun ini dan ini menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kami harapkan dalam jangka pendek bisa cukup signifikan,” jelas Febrio di ruang rapat Komisi XI DPR.
Upaya ini mencerminkan strategi pemerintah untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Namun, pertanyaan muncul: sejauh mana dana tersebut benar-benar mengalir ke sektor produktif?
Tingkat Penyerapan Dana: Beberapa Bank Masih Lamban
Febrio memaparkan realisasi penggunaan dana Rp200 triliun tersebut telah mencapai 84% atau Rp167,6 triliun per 22 Oktober 2025. Bank Mandiri, BRI, dan BSI menjadi lembaga yang mencatatkan penggunaan tertinggi, bahkan mencapai 100% untuk Mandiri dan BRI.
Di sisi lain, beberapa bank menunjukkan penyerapan yang lebih lambat. BNI baru merealisasikan 68%, sedangkan BTN mencatat realisasi terendah sebesar 41%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dana telah disalurkan, kemampuan perbankan untuk mengonversinya menjadi kredit masih berbeda-beda.
“Berarti sekitar lima minggu setelah ditempatkan, perbankan sudah menggunakan Rp167 triliun atau 84% dari yang sudah ditempatkan tersebut,” ungkap Febrio.
Perbedaan tingkat penyerapan ini menjadi indikator bahwa stimulus likuiditas belum sepenuhnya mampu mendorong penyaluran kredit secara seragam di seluruh bank. Beberapa bank memiliki kapasitas penyaluran yang lebih agresif, sementara yang lain masih menghadapi kendala internal maupun eksternal.
Apakah Injeksi Likuiditas Dapat Tersalurkan ke Real Sektor?
Kendati likuiditas terus ditambah, perlambatan pertumbuhan uang primer menunjukkan bahwa dorongan tersebut belum sepenuhnya mengalir ke masyarakat atau sektor usaha. Giro yang meningkat signifikan justru menunjukkan likuiditas parkir di sistem perbankan, bukan berputar dalam kegiatan ekonomi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah tambahan likuiditas yang diberikan pemerintah akan mampu mendorong penyaluran kredit sesuai yang diharapkan. Apalagi data realisasi menunjukkan adanya ketimpangan antarlembaga dalam menggunakan dana pemerintah.
Meski demikian, kebijakan ini tetap dianggap penting sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi menjelang akhir tahun. Pemerintah dan BI masih harus memastikan bahwa likuiditas tidak hanya terkonsentrasi di sistem perbankan, tetapi mengalir ke sektor yang membutuhkan.
Rekomendasi
