Anggaran Rehabilitasi DAS Sumatra Hanya Rp29 Miliar
JAKARTA - Total anggaran untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra hanya sebesar Rp29 miliar.
Angka ini dinilai kurang memadai untuk memulihkan areal kritis yang luas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis, bahwa alokasi APBN 2026 terbagi untuk Aceh Rp8,4 miliar, Sumatra Utara Rp11,5 miliar, dan Sumatra Barat Rp9,08 miliar.
Baca JugaStrategi Infrastruktur 2027 Kementerian PU: Target dan Investasi
Di Aceh, rehabilitasi mencakup BPDAS Krueng Aceh seluas 180 hektare. Sumatra Utara menjangkau BPDAS Wampu Seu Ular 190 ha dan BPDAS Asahan Barumun 250 ha. Angka ini masih jauh dari luas total lahan kritis yang mencapai 464.598 hektare.
Skema Reboisasi dan Kebun Bibit Rakyat
Penanganan lahan kritis di kawasan hutan mengandalkan skema reboisasi, sedangkan lahan di luar kawasan hutan menggunakan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Raja Juli menekankan perlunya peninjauan anggaran ideal di rapat berikutnya untuk rehabilitasi DAS secara lebih optimal.
Tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir menunjukkan tren penurunan. Secara nasional, deforestasi per September 2025 mencapai 166.450 ha, turun 23,01% dibanding 2024 yang mencapai 216.216 ha.
Di Aceh, penurunan tercatat 10,04%, dari 11.228 ha menjadi 10.100 ha. Sumatra Utara turun 13,98% menjadi 6.142 ha, sedangkan Sumatra Barat turun 14% menjadi 5.705 ha.
Perubahan Tutupan Lahan dan Titik Banjir
Meski deforestasi menurun, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak. Di Aceh, terdapat 70 titik banjir dalam 31 DAS dengan luas total 3,05 juta ha, dan perubahan tutupan lahan 21.476 ha dalam kurun 2019–2024.
Di Sumatra Utara, 92 titik banjir tersebar di 13 DAS dengan luas 1,40 juta ha. Perubahan tutupan lahan mencapai 9.424 ha, terdiri dari 3.427 ha di dalam hutan dan 5.997 ha di luar hutan. Lahan kritis mencapai 207.482 ha atau 14,7% dari total DAS terdampak.
Di Sumatra Barat, 56 titik banjir berada di 13 DAS, dengan lahan kritis seluas 39.818 ha atau 7,0% dari total luas DAS. Perubahan tutupan hutan di kurun 2019–2024 mencapai 1.444 ha di dalam hutan dan 377 ha di luar kawasan hutan.
Anggota DPR Soroti Keterbatasan Anggaran
Anggota Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman (PDIP), menyoroti ketidakcukupan anggaran. “Kalau bicara dana rehabilitasi, saya hitung dana yang dimiliki Kemenhut itu cuma Rp62.500 per hektare. Apa yang mau direhabilitasi, Pak?” ujarnya.
Alex menekankan pentingnya memastikan rehabilitasi tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga ekosistem hulu yang terdegradasi. Dengan ancaman fenomena cuaca ekstrem, seperti siklon, mitigasi harus memadai agar bencana serupa tidak terulang.
“Setelah tanggap darurat, kita masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sampai curah hujan lagi yang disalahkan. Hutan harus direhabilitasi,” tegasnya, mengingatkan perlunya strategi jangka panjang.
Tantangan Pemulihan DAS Sumatra
Alokasi Rp29 miliar untuk rehabilitasi DAS di tiga provinsi terdampak banjir terlalu minim dibanding luas lahan kritis ratusan ribu hektare. Skema reboisasi dan KBR menjadi andalan, namun memerlukan pendanaan lebih besar.
Meski deforestasi menurun, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan dan titik banjir yang tersebar luas tetap menjadi tantangan serius. Pemulihan DAS harus menyasar ekosistem hulu, bukan hanya infrastruktur, untuk mencegah banjir berulang.
Dengan anggaran terbatas, keberhasilan rehabilitasi DAS sangat bergantung pada perencanaan, koordinasi antarinstansi, dan prioritas ekosistem, agar wilayah terdampak banjir di Sumatra dapat pulih secara berkelanjutan.
Rekomendasi
