Pemerintah Targetkan Adopsi IPv6 Capai 31 Persen 2030

Pemerintah Targetkan Adopsi IPv6 Capai 31 Persen 2030

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penetrasi IPv6 mencapai 31% pada 2030, naik 1.200 basis points dari posisi saat ini sekitar 18%. 

IPv6 merupakan protokol jaringan generasi terbaru yang menggantikan IPv4 yang ketersediaannya semakin terbatas.

IPv6 menawarkan keunggulan berupa jumlah alamat IP yang jauh lebih besar, konfigurasi otomatis lebih efisien, serta pengelolaan dan delegasi alamat yang lebih mudah. 

Baca Juga

Strategi Infrastruktur 2027 Kementerian PU: Target dan Investasi

Target ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8% dan menekan kemiskinan ekstrem di bawah 0,5%.

Penerapan IPv6 dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital dan daya saing Indonesia di era globalisasi.

Tingkat Adopsi Indonesia Masih Tertinggal

Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Andianto Haryoko, menyatakan tingkat adopsi IPv6 Indonesia masih rendah. Posisi Indonesia berada di peringkat 8 ASEAN, bahkan masih di bawah Thailand.

“Skor ICT Development Index kita 2023 masih di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40,” jelas Andianto di Jakarta, Kamis.

Rendahnya adopsi IPv6 dianggap menjadi hambatan bagi percepatan digitalisasi dan peningkatan daya saing nasional, terutama di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi digital yang cepat.

Tantangan Infrastruktur dan Spektrum Nasional

Andianto menyoroti bahwa meski alokasi spektrum Indonesia tergolong baik, negara ini masih tertinggal dibanding ASEAN dan Asia Pasifik. Untuk mencapai indeks daya saing global, Indonesia kekurangan sekitar 450 MHz spektrum.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menambah tantangan pembangunan jaringan digital. Investasi infrastruktur untuk wilayah terpencil membutuhkan biaya sangat besar, sehingga percepatan digitalisasi menghadapi kendala nyata.

“Negara kita adalah negara kepulauan, tidak mudah melakukan investasi capex untuk daerah-daerah terpencil,” kata Andianto, menekankan pentingnya strategi nasional yang inklusif.

Kolaborasi Semua Pemangku Kepentingan

Andianto menegaskan percepatan digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif operator telekomunikasi, perguruan tinggi, media, dan pemangku kepentingan lain.

“Pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah Barat atau Jawa-Bali saja, tetapi juga harus menyentuh kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. Perlu adanya kolaborasi multi-stakeholder agar target adopsi IPv6 dan transformasi digital dapat tercapai secara merata.

Percepatan implementasi IPv6 di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendorong efisiensi jaringan, konektivitas yang lebih luas, dan dukungan untuk ekonomi digital nasional yang kompetitif di era global.

Kesimpulan: IPv6 sebagai Kunci Ekonomi Digital

Target penetrasi IPv6 31% pada 2030 menjadi indikator penting kemajuan transformasi digital Indonesia. Tantangan geografis, keterbatasan spektrum, dan rendahnya adopsi saat ini membutuhkan strategi terintegrasi.

Keberhasilan implementasi IPv6 akan menentukan kemampuan Indonesia menghadapi persaingan digital regional, memperluas konektivitas ke seluruh nusantara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar target RPJMN tercapai, sekaligus memastikan digitalisasi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa-Bali, tetapi merata hingga Timur Indonesia.