Reformasi Bea Cukai Makin Ketat, Purbaya Layangkan Ancaman Serius

Reformasi Bea Cukai Makin Ketat, Purbaya Layangkan Ancaman Serius

JAKARTA - Tekanan reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini memasuki fase paling tegas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan keras dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI. 

Alih-alih sekadar imbauan, Purbaya menegaskan bahwa perubahan di tubuh Bea Cukai harus terjadi segera, tanpa ruang untuk kompromi.

Dalam penyampaiannya, ia memperingatkan bahwa pegawai yang tidak mampu mengikuti arus perbaikan bisa saja kehilangan hak gaji mereka. Ancaman itu bukan wacana semata, tetapi sebuah sinyal bahwa pemerintah serius menjalankan reformasi menyeluruh pada sektor yang kerap mendapat sorotan publik tersebut.

Baca Juga

Centralized Scanning Bea Cukai Disiapkan, Pengawasan Kian Ketat 2026

Purbaya menyebut bahwa upaya pembenahan sudah berjalan sejak setahun lalu, sehingga kini saatnya menuntut hasil nyata. Menurutnya, langkah keras dibutuhkan untuk memastikan tidak ada lagi praktik-praktik menyeleweng, terutama yang berkaitan dengan manipulasi HS Code dan celah penyelundupan.

Ultimatum Tegas: Pegawai Bisa Dirumahkan Tanpa Gaji

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya memaparkan secara jelas konsekuensi bagi pegawai Bea Cukai yang tidak mampu meningkatkan kinerja sesuai target reformasi. Pernyataannya mengejutkan banyak pihak karena tegas dan tanpa tedeng aling-aling.

"Saya bilang ke mereka, anda nggak bisa perbaikin, dalam waktu setahun dari kemarin ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Jadi mungkin dirumahin saja sampai pensiun, nggak dibayar (gaji)," kata Purbaya, Senin (8/12/2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan ketidaksabarannya terhadap berbagai praktik yang dinilai merugikan negara. Isu manipulasi HS Code dan potensi penyelundupan menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan membuka celah bagi pelanggaran.

Ancaman dirumahkan tanpa gaji ini menjadi bentuk tekanan agar seluruh pegawai bersedia berbenah. Purbaya menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan pegawai yang tidak mau berubah di tengah reformasi besar-besaran.

Praktik Menyimpang Masih Marak, Pemerintah Tuntut Perubahan Cepat

Menurut Purbaya, reformasi Bea Cukai selama ini terhambat karena masih adanya pegawai yang mempertahankan pola kerja lama. Ia melihat masih maraknya penyimpangan sebagai bukti perlunya tekanan keras agar perubahan berjalan lebih cepat.

Purbaya menyatakan bahwa pegawai harus menunjukkan keseriusan untuk bekerja sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa pendekatan tegas kadang diperlukan untuk mendorong perubahan mental birokrasi.

"Tapi dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar kalau digebuk (diultimatum) sedikit. Gebuk banyak juga, apalagi kalau digebuk banyak," tegas Purbaya.

Pernyataan tersebut mencerminkan strateginya: reformasi tidak cukup dilakukan dengan pendekatan lunak. Menurutnya, sebagian pegawai baru bergerak ketika mendapat tekanan nyata. Karena itu, ultimatum ekstrem seperti ancaman penonaktifan pegawai tanpa gaji menjadi bagian dari strategi untuk memaksa perubahan sistemik.

Praktik manipulasi HS Code, misalnya, selama ini menjadi salah satu pintu penyelundupan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Purbaya menegaskan bahwa situasi seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Reformasi Sistem dan Pengawasan Jadi Fokus Utama Pemerintah

Selain memberikan tekanan kepada pegawai, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat sistem di Bea Cukai. Purbaya meyakini bahwa perbaikan struktural dan teknologi akan menjadi kunci mencegah penyimpangan.

Ia menuturkan bahwa reformasi mencakup pembenahan sistem IT, peningkatan kualitas pengawasan, hingga sentralisasi proses scanning. Langkah tersebut bertujuan meminimalkan interaksi yang berpotensi menimbulkan celah korupsi.

Upaya sentralisasi pemindaian kontainer menjadi salah satu langkah terbaru yang diambil pemerintah. Dengan mekanisme itu, hasil scan tidak lagi ditangani langsung oleh petugas lapangan, tetapi dikirimkan ke pusat di Jakarta untuk dianalisis. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi manipulasi dan memastikan proses lebih transparan.

Purbaya optimistis bahwa kombinasi antara pembenahan struktural dan tekanan terhadap pegawai akan membuahkan perubahan signifikan. Ia meyakini bahwa perbaikan tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas Bea Cukai, tetapi juga menutup potensi kerugian negara di masa mendatang.

Tekanan Publik dan Tuntutan Profesionalisme Semakin Meningkat

Bea Cukai selama ini berada di bawah sorotan publik karena berbagai kasus yang menyeret nama pegawainya. Mulai dari penyelundupan hingga manipulasi dokumen, deretan masalah itu membuat masyarakat mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh.

Seiring meningkatnya tuntutan transparansi, ekspektasi terhadap institusi tersebut juga kian tinggi. Oleh karena itu, ultimatum yang disampaikan Purbaya bukan sekadar ancaman, tetapi bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan publik.

Pemerintah percaya bahwa reformasi Bea Cukai harus berjalan cepat, tepat, dan terstruktur. Tidak ada lagi toleransi bagi pegawai yang menghambat perubahan. Jika ultimatum dalam satu tahun tidak membuahkan hasil, opsi penonaktifan massal bisa saja menjadi kenyataan.

Dengan langkah yang kini diambil, pemerintah berharap budaya kerja di Bea Cukai berubah lebih profesional. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan yang kuat, bersih, dan bebas dari praktik manipulasi.