Chandra Asri Siapkan RUPO, Pemegang Obligasi Diminta Hadir
JAKARTA - Emiten afiliasi Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk.
(TPIA), resmi mengumumkan rencana Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) untuk lima instrumen surat utang perusahaan. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada publik dan tercatat di harian Bisnis Indonesia edisi Rabu, 12 November 2025.
RUPO ini akan digelar pada Rabu, 26 November 2025, mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.30 WIB di Fairmont Jakarta. Kegiatan ini dibagi menjadi lima sesi sesuai jenis obligasi yang menjadi agenda rapat, menandai langkah penting perusahaan dalam pengelolaan kewajiban keuangan dan kepatuhan terhadap perjanjian perwaliamanatan.
Baca JugaCNAF Siapkan Restrukturisasi untuk Nasabah Terdampak Bencana Sumatra
Jadwal dan Sesi RUPO Chandra Asri
RUPO akan mencakup lima obligasi berkelanjutan Chandra Asri, yaitu:
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022
Setiap sesi dirancang untuk memfasilitasi diskusi dan persetujuan agenda yang spesifik pada masing-masing instrumen. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) ditunjuk sebagai wali amanat untuk kelima obligasi ini.
Agenda dan Rencana Perubahan Perwaliamanatan
Manajemen TPIA menyatakan bahwa RUPO digelar atas permintaan perusahaan untuk membahas agenda penting terkait perwaliamanatan obligasi.
Agenda utama RUPO mencakup persetujuan terhadap ketentuan Pasal 6.1.13 Perjanjian Perwaliamanatan, yang menyangkut kewajiban keuangan emiten, penambahan definisi ekuitas dan utang berbasis non-resources, serta perubahan definisi utang konsolidasian.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis TPIA dalam menyesuaikan struktur keuangan perusahaan dengan perkembangan bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait obligasi.
Manajemen menegaskan, persetujuan agenda ini akan memberikan landasan hukum dan operasional yang jelas bagi pengelolaan kewajiban perusahaan di masa mendatang.
Ketentuan Kuorum dan Hak Suara Pemegang Obligasi
Tata cara RUPO mengacu pada Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa RUPO sah jika dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah obligasi yang belum dilunasi.
Keputusan yang diambil akan mengikat jika disetujui oleh paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah obligasi yang hadir.
Selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g, obligasi yang dimiliki emiten atau afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum, kecuali jika kepemilikan tersebut terkait penyertaan modal pemerintah.
Ketentuan ini memastikan keputusan RUPO bersifat independen dan mencerminkan suara mayoritas pemegang obligasi yang sah.
Insentif bagi Pemegang Obligasi yang Hadir
Sebagai langkah mendorong partisipasi, TPIA berencana memberikan insentif atau kompensasi bagi pemegang obligasi yang hadir atau memberikan kuasa. Besaran insentif ditetapkan sebesar 0,50% dari jumlah pokok obligasi yang masih terutang, yang akan diberikan kepada pemegang obligasi yang memberikan suara setuju dalam RUPO.
Manajemen TPIA menilai, pemberian insentif ini tidak hanya mendorong kehadiran pemegang obligasi, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait kewajiban keuangan.
Dengan RUPO yang dijadwalkan ini, Chandra Asri menegaskan pentingnya manajemen keuangan yang adaptif dan partisipatif, sekaligus memastikan pemegang obligasi memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan.
RUPO menjadi momentum strategis bagi perusahaan untuk memperkuat kepatuhan, mengoptimalkan struktur utang, serta memberikan kepastian bagi investor.
Rekomendasi
